Pemkot Yogyakarta Tegaskan Sinergi Walidata, Produsen Data, dan BPS Demi Kebijakan Publik yang Tepat Sasaran

KABARJAWA – Pemerintah Kota Yogyakarta terus menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola data dan informasi yang kuat, terintegrasi, dan terbuka.

Upaya ini diwujudkan melalui penguatan statistik sektoral pada seluruh perangkat daerah, salah satunya lewat kegiatan Sosialisasi Penilaian Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Perangkat Daerah Tahun 2025.

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Dedi Budiono, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata dalam membentuk ekosistem Satu Data Daerah.

Ia menekankan bahwa pengelolaan data sektoral yang baik kini menjadi bagian penting dari indikator reformasi birokrasi.

“Sejak 2023, tingkat kematangan statistik sektoral masuk dalam indikator penilaian reformasi birokrasi hingga kinerja ASN (SKP). Karena itu, data yang akurat, objektif, dan konsisten menjadi kebutuhan mutlak bagi pemerintah daerah,” tegas Dedi.

Dedi juga menambahkan bahwa Wali Kota Yogyakarta memiliki perhatian besar terhadap penggunaan data yang valid dalam pengambilan keputusan. Menurutnya, keputusan yang lahir dari data yang kuat akan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Data harus bersifat objektif, tidak bisa hanya mengandalkan persepsi. Kita butuh data yang kuat dan benar agar keputusan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.

Ia mengingatkan bahwa data seringkali berubah tergantung pada tujuan pendataan, sehingga konsistensi dan integritas data perlu dibangun bersama.

“Konsistensi data menjadi fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik dan kredibilitas layanan pemerintah,” tegasnya.

Sinergi Lintas Lembaga Jadi Kunci Satu Data Daerah

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Dinkominfosan) Kota Yogyakarta, Ignatius Trihastono, menyampaikan bahwa saat ini data bukan sekadar angka, melainkan dasar kebijakan atau data-driven policy.

“Data tidak boleh berhenti sebagai angka. Data harus menjadi alat ukur, pijakan arah kebijakan, dan cermin kondisi riil di lapangan. Karena itu, statistik sektoral memegang peranan penting untuk memastikan pembangunan kita terukur dan tepat sasaran,” tegas Trihastono.

Ia menyebut, tren tingkat kematangan statistik Kota Yogyakarta menunjukkan perbaikan signifikan. Namun tantangan ke depan masih ada, terutama dalam menjaga akurasi dan integrasi data di semua perangkat daerah.

“Kita bersyukur indeks statistik sektoral Yogyakarta naik signifikan. Tapi ini belum cukup. Masih ada ruang pembenahan, termasuk verifikasi, validasi, dan kejelasan siapa yang bertanggung jawab atas data di lapangan,” katanya.

Trihastono menekankan pentingnya sinergi antara walidata (Dinkominfosan), produsen data (OPD), dan BPS sebagai pembina data. Menurutnya, pekerjaan statistik tak bisa dipandang teknis semata, melainkan harus didukung secara strategis oleh seluruh tingkatan pemerintahan.

“Pak Wali Kota selalu mengingatkan bahwa kebijakan harus berbasis data. Karena itu, pengelola data di OPD, kelurahan, hingga kecamatan harus memiliki kepedulian dan pemahaman yang sama terhadap pentingnya statistik sektoral ini,” jelasnya.

Senada dengan itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Susanto Dwi Antoro, menekankan pentingnya data yang akurat, mutakhir, dan relevan sebagai landasan penyusunan kebijakan publik.

“Masih banyak kebijakan yang disusun tanpa dukungan data lengkap, terbaru, atau bahkan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Akibatnya, kebijakan menjadi tidak efisien dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial,” tegas Susanto.

Ia mencontohkan kasus ketidaktepatan dalam distribusi bantuan sosial akibat data yang tidak diperbarui.

“Ada warga yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak terdaftar, sementara yang sudah tidak berhak justru masih menerima,” ungkapnya.

Susanto menutup dengan menekankan bahwa kualitas data menjadi penentu utama keberhasilan kebijakan di era akuntabilitas publik.

“Teknologi bukan jaminan jika tidak dibarengi kompetensi dan tata kelola yang baik. Kita harus membangun sistem data yang kuat secara teknis, akurat secara substansi, dan mampu melayani kepentingan publik secara optimal,” pungkasnya.