KabarJawa.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan kesiapan untuk memperluas implementasi program percontohan digitalisasi bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari transformasi layanan publik berbasis digital.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di 43 kabupaten/kota yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026 yang lalu.
Dalam kesempatan itu, Khofifah menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah pusat memperluas digitalisasi penyaluran bansos.
Menurutnya, program tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sekaligus memperkuat efisiensi tata kelola pelayanan publik.
Empat Daerah di Jawa Timur Telah Menjadi Percontohan
Khofifah mengapresiasi penetapan empat daerah di Jawa Timur sebagai wilayah percontohan digitalisasi bansos. Keempat daerah tersebut adalah Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, dan Kabupaten Banyuwangi.
Menurutnya, pelaksanaan program di empat daerah tersebut dapat menjadi pijakan untuk memperluas implementasi ke wilayah lain yang dinilai telah memiliki kesiapan infrastruktur digital dan sistem pemerintahan yang memadai.
“Kami menyampaikan terima kasih bahwa ada empat daerah di Jawa Timur yang diikutkan dalam piloting project ini. Kami sebetulnya berharap, kalau memungkinkan, kita mencoba perluasan ke Madiun, Gresik, Sidoarjo, dan Kota Probolinggo,” katanya.
Khofifah Usulkan Penambahan Empat Daerah Baru
Gubernur Jawa Timur menilai usulan penambahan daerah percontohan sangat realistis. Ia menyebut Kota Madiun, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Probolinggo telah memiliki kesiapan yang cukup untuk mendukung implementasi digitalisasi bantuan sosial.
Sebagai provinsi yang memiliki 38 kabupaten/kota, Jawa Timur membutuhkan cakupan digitalisasi bansos yang lebih luas agar proses penyaluran bantuan dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Kalau bisa menjadi bagian dari proses digitalisasi bansos ini, rasanya kami siap mendorong dan meluaskan. Kita di Jatim ada 38 kota/kabupaten. Jadi kalau sebelumnya empat, bolehlah kami ditambah empat lagi jadi delapan. Insya Allah, kita siap bekerja keras untuk mewujudkan program di sini,” ucapnya.
Akurasi Data Menjadi Faktor Penting Keberhasilan Program
Selain perluasan wilayah implementasi, Khofifah menegaskan bahwa kualitas data penerima manfaat menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam keberhasilan digitalisasi bansos.
Ia menyoroti masih adanya potensi inclusion error maupun exclusion error yang dipengaruhi oleh masyarakat yang belum terdaftar (unregistered people) maupun data penerima yang belum sepenuhnya terverifikasi.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan siap memperkuat proses pemutakhiran data penerima bantuan dengan menghadirkan informasi yang lebih rinci dan akurat.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas basis data sehingga penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran.
Pengalaman Lapangan Jadi Masukan Penyempurnaan Sistem
Khofifah juga menyampaikan sejumlah pengalaman selama pelaksanaan program bantuan sosial yang dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan sistem digitalisasi bansos secara nasional.
Salah satu hal yang disampaikan berkaitan dengan penyesuaian mekanisme dukungan bagi pilar-pilar sosial maupun agen di daerah yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
Menurutnya, perubahan pola dukungan operasional perlu dirancang agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Selain itu, ia juga mengangkat pengalaman mengenai proses pembukaan rekening bagi penerima bantuan sosial yang pada tahap awal pelaksanaan sempat menghadapi sejumlah kendala.
Penyempurnaan tata kelola rekening penerima dinilai akan semakin memperkuat keberlanjutan program perlindungan sosial agar proses penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat, tepat, dan efisien.
Kemendagri Dukung Perluasan Digitalisasi Bansos ke 43 Daerah
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa digitalisasi bantuan sosial merupakan bagian dari percepatan transformasi digital pemerintahan atau Government Technology (GovTech). Program tersebut bertujuan menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan terintegrasi.
Menurut Tito, pemerintah saat ini tengah menyiapkan perluasan program ke 43 kabupaten/kota.
“Kali ini rencananya kita akan melebar ke 43 kabupaten/kota. Saya pikir untuk Jawa Timur, poin yang penting adalah menambah daerah piloting digitalisasi bansos ini. Ini juga berkoordinasi dengan Pak Luhut (Ketua Dewan Ekonomi Nasional) saya selaku Menteri Dalam Negeri mendukung beliau untuk mengoordinasikan teman-teman pemerintah daerah dan seluruh pimpinan lembaga terkait agar mendukung langkah-langkah percepatan yang dipimpin oleh beliau,” ujarnya.
Evaluasi hingga Juli, Peluncuran Nasional Ditargetkan Oktober 2026
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa evaluasi pelaksanaan program akan berlangsung hingga akhir Juli 2026.
Hasil evaluasi tersebut akan menjadi persiapan menuju peluncuran nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Oktober mendatang.
Ia menegaskan bahwa pemerintah memberikan perhatian besar terhadap pemanfaatan teknologi digital dan Artificial Intelligence (AI) dalam penguatan tata kelola pemerintahan, termasuk penyaluran bantuan sosial.
Di sisi lain, Tito Karnavian menyebut Surabaya menjadi salah satu daerah yang menunjukkan perkembangan implementasi paling cepat sehingga berpeluang menyelesaikan program lebih awal dibanding daerah lainnya. Ia juga menekankan bahwa sistem yang digunakan sepenuhnya dikembangkan oleh talenta Indonesia.
“Kalau ini jadi, kami sudah lapor ke Presiden, kita bisa menghemat lebih dari Rp 1.500 triliun. Tax ratio kita yang sekarang sekitar 9 persen secara bertahap bisa naik menjadi 11, 12, bahkan 13 persen seperti negara-negara ASEAN. Karena itu kita harus kompak, menjalankan program ini secara bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan agar benar-benar bisa diwujudkan dengan baik,” jelasnya.***
PakarPBN
A Private Blog Network (PBN) is a collection of websites that are controlled by a single individual or organization and used primarily to build backlinks to a “money site” in order to influence its ranking in search engines such as Google. The core idea behind a PBN is based on the importance of backlinks in Google’s ranking algorithm. Since Google views backlinks as signals of authority and trust, some website owners attempt to artificially create these signals through a controlled network of sites.
In a typical PBN setup, the owner acquires expired or aged domains that already have existing authority, backlinks, and history. These domains are rebuilt with new content and hosted separately, often using different IP addresses, hosting providers, themes, and ownership details to make them appear unrelated. Within the content published on these sites, links are strategically placed that point to the main website the owner wants to rank higher. By doing this, the owner attempts to pass link equity (also known as “link juice”) from the PBN sites to the target website.
The purpose of a PBN is to give the impression that the target website is naturally earning links from multiple independent sources. If done effectively, this can temporarily improve keyword rankings, increase organic visibility, and drive more traffic from search results.
