160 Guru Mundur dari Sekolah Rakyat, Komisi V DPR Soroti Kurangnya Infrastruktur Dasar – Viral Terkini Indonesia

Viralterkini.id, Jakarta – Gelombang pengunduran diri 160 guru dari program Sekolah Rakyat memantik perhatian serius dari Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri.

Ia menilai, kejadian ini menjadi indikator bahwa pembangunan infrastruktur dasar belum menjadi prioritas dalam pelaksanaan program pendidikan tersebut.

Irine menegaskan, pembangunan fasilitas pendidikan seperti Sekolah Rakyat tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik gedung semata.

Menurutnya, kemudahan akses dan ketersediaan fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, sanitasi, dan akses jalan merupakan kebutuhan pokok yang tak bisa dikesampingkan.

“Kalau kita bicara pendidikan, maka air bersih, sanitasi, listrik, dan akses jalan bukan pelengkap, tapi kebutuhan pokok. Bagaimana guru bisa betah mengajar kalau mereka ditempatkan di lokasi yang bahkan kebutuhan dasarnya saja tidak tersedia?” ujar Irine dalam pernyataan resminya, Selasa (29/7/2025).

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bahwa pengunduran diri para guru disebabkan oleh lokasi penempatan yang jauh dari tempat tinggal mereka.

Sistem perekrutan guru sendiri dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Saat ini tercatat sebanyak 100 Sekolah Rakyat telah dibangun di seluruh wilayah Indonesia, dengan total lebih dari 9.700 siswa di berbagai jenjang pendidikan.

Namun, Irine memandang gelombang pengunduran diri guru tersebut memperjelas adanya masalah struktural dalam perencanaan dan koordinasi lintas sektor, yang sejak lama menjadi perhatian Komisi V DPR RI.

“Mundurnya ratusan guru secara bersamaan perlu menjadi evaluasi dan perbaikan dalam perencanaan serta koordinasi lintas sektor pada proyek Sekolah Rakyat, utamanya pemenuhan infrastuktur,” ungkapnya.

Irine juga menyoroti dua Sekolah Rakyat yang berada di daerah pemilihannya, Maluku Utara. Ia menyesalkan jika keberadaan sekolah-sekolah tersebut tidak diiringi dengan pembangunan infrastruktur penunjang bagi masyarakat sekitar.

“Pemerintah melalui kementerian terkait tidak boleh membiarkan kampung di sekitar Sekolah Rakyat dibiarkan tertinggal,” tegasnya.

Sebagai daerah yang termasuk dalam kategori Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), Irine mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menyediakan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan sanitasi yang layak di sekolah-sekolah tersebut.

“Dikatakan ada 100 Sekolah Rakyat, dua di antaranya ada di Maluku Utara. Pertanyaan saya adalah, SPAM-nya ada nggak? Sanitasinya di mana?” katanya.

“Sekolah Rakyatnya jadi, ada SPAM-nya, sanitasinya bagus, tapi kampung yang di situ dilupakan. Ini seringkali terjadi. Kita tidak ingin seperti itu.”

Lebih lanjut, Irine meminta Kementerian Sosial segera berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), PLN, serta pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan infrastruktur dasar sejak tahap perencanaan.

Tak hanya itu, ia menekankan pentingnya penyediaan akomodasi, transportasi, atau bahkan mess bagi para guru yang ditugaskan jauh dari tempat tinggal mereka.

“Pemerintah harus memperhatikan hal ini. Kemensos harus duduk bersama dengan Kementerian PU dan instansi terkait lain untuk memastikan sarana penunjang untuk Sekolah Rakyat dapat terpenuhi,” ujar Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI itu.

Irine menyatakan bahwa program Sekolah Rakyat memiliki tujuan mulia, yakni memberikan akses pendidikan berkualitas secara gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, serta memutus rantai kemiskinan.

Namun, ia menekankan bahwa pelaksanaan program ini harus sistematis dan berkelanjutan.

“Sekolah Rakyat itu ide yang baik, tapi pelaksanaannya harus serius, sistematis, dan berpihak pada masa depan anak-anak Indonesia,” pungkas Irine.

Dengan kondisi ini, Irine meminta pemerintah pusat lebih berhati-hati dalam menjalankan program strategis nasional, termasuk Sekolah Rakyat, agar tidak hanya menjadi proyek simbolik yang gagal menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

Koordinasi lintas kementerian, keterlibatan pemerintah daerah, dan pemenuhan kebutuhan dasar harus menjadi fondasi utama dalam melanjutkan program tersebut.